Di Papua sudah menjadi biasa,
melihat warga terlunta-lunta.
Layanan publik dibisniskan,
urusan warga jadi dagangan.
Orang miskin jadi korban,
lantaran dianggap hanya diam.
Pelayanan jadi sapi perah,
kewajiban terlacur menjadi hadiah.
Kesadaran publik lama absen,
saat warga dimaknai sebagai konsumen.
Birokrasi menjadi pemangsa,
seiring lenyapnya daulat warga.
Pejabat publik tutup mata, uang
haram tak lagi berdosa.
Sekeras itu hukum dibuat,
sepandai itu pula praktek muslihat.
Hukum yang ditegakkan dengan
retorika, hanya jadi bahan tertawa belaka.
0 komentar:
Posting Komentar