Gubernur Papua, Lukas Enembe
Dalam sebuah kepemimpinan
suatu pemerintahan maupun non pemerintahan pasti tidak akan pernah lepas
dari pro dan kontra dalam menyikapi setiap kebijakan yang diterapkan
pemimpinnya.
.
Dari sekian banyak
Gubernur di Indonesia yang berani menangkal pro dan kontra misalnya
seperti gubernur Jakarta yang akrab disapa Ahok. Ia ketika di
pangil KPK pun berkata "dipangil Tuhan saja siap, apa lagi
KPK".
Bukan hanya itu, ia
bahkan berani meminta para pejabat BPK untuk membuka hasil kekayaannya kemata
publik. Ancaman silih berganti bukan penghalang bagi seorang Ahok untuk
menerapak kebijakannya.
Banyak dari mereka sering
berkata saat ini Jakarta punya Ahok. Berani dan tegas untuk memihak kepada
rakyat dan negara. Selain itu berani mengambil resiko demi menerapkan
sebuah kebijakan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Sikap ini
membuat ahok menjadi objek dari pandangan baik dan buruk yang datang dari
masyarakat Indonesia.
Soal ketenaran dan
keberanian seorang Ahok tidak perlu di ragukan lagi. Kita semua telah
mengetahui itu dari berbagai media ternama di negeri ini.
Pertanyaannya Bagaimana dengan Gubernur Papua?
Satu persolan yang sering
dilupan masyarakat Papua adalah mereka juga memiliki seorang gubernur
yang tidak kalah tegasnya dalam melindungi masyarakat Papua dengan
kebijakan-kebijakannya. Selain itu Ia juga berani untuk berkata tidak pada
setiap kebijakan pemerintah pusat yang menomorduakan orang Papua.
Provinsi Papua pada masa
kepemimpinan Lukas Enembe terdapat beberapa kebijakan yang sangat memihak
kepada masyarakat Papua. Dan kebijakan tersebut patut dijadikan teladan.
Barangkat dari penjelasan
di atas berikut ini lima poin kebijakan gubernur Papua Lukas
Enembe yang patut untuk diacungi jempol.
Pertama Dana Otsus
sebesar 80 Persen dialihkan ke Kabupaten
Di bawah kepemimpinan
Lukas Enembe dana otsus sebersar 80 persen dialihkan kekabupaten dan 20 persennya
untuk Provinsi. Kebijakan terebut bertujuan untuk
mengembangkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan
pemenuhan infrastruktur dasar.
Gubernur Papua Lukas Enembe Memberi Dana Otsus 80
Persen ke Kabupaten. (kabarpapua.com)
Kedua Gubernur Papua
Menerbitkan PERDA larangan beredarnya minuman keras di Papua
Pada kenyataannya tidak
semua orang Papua itu pemabuk sebagaiman yang sering dicap oleh sebagian orang
non Papua di negeri ini. Tatapi kita juga harus berani mengakui bahwa bebera
generasi muda Papua dibunuh oleh setan yang bernama alkohol
Penerbitan larangan
beredarnya minuman keras di Papua ini sangat berani dan bermanfaat bagi orang
Papua untuk melindungi generasi mudah Papua.
Kebijakan ini jika
diterapkan dengan baik dalam pengaplikasiannya maka kita sepakat masalah miras
di Papua bisa ditangani dari akarnya, karena yang diadili pelaku penjual dan
pengedar minuman keras (miras) yang membuat orang mabuk. Soalnya selama
ini aturan yang berlaku di Papua adalah menangkap orang yang mabuk
karena minuman.
Perda tersebut sangat
bermanfaat karena setidaknya dapat menekan peredaran miras tersebut dari
induknya. Bukan dari orang yang mengkonsumsinya.
Menanggapi kebijakan
Gubernur Papua yang melarang minuman keras beredar di Papua. Ketua Bidang
Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara. Ia (Anwar)
sangat mengapresiasi kebijakan ini dan berpendapat kebijakan seperti ini patut
di ikuti oleh para pemimpin lainya di Indonesia.
Kalau selama ini ada pihak-pihak yang takut melakukan dan
membuat peraturannya karena dianggap perdanya berbau syariah, maka apa yang
dilakukan oleh Gubernur Papua ini jelas-jelas tidak bisa dilabeli dengan Perda
Syariah karena beliau adalah seorang Kristen yang baik dan penduduk yang akan
dikenakan peraturan tersebut adalah juga kebanyakannya beragama
Kristen.eramuslim.com.
Ketiga berani protes
pemerintah pusat yang menganggap dana Otsus 30 triliun yang diberikan
sejak tahun 2002 hingga saat ini lebih besar dari hasil
pencapaian.
Langkah ini sangat berani
mengingat pemerintah pusat menuhankan uang yang di berikan dari pada meninjau
beratnya medan dan letak geografis yang sangat sulit di jangkau dalam proses
pengaplikasian program. Ia berani menegaskan dana dengan sekian rupiah sangat
tidak cukup untuk membangun Papua. Bahkan Ia menegaskan kepada
pemerintah pusat . Pemerintah Papua siap mengembalikan dana tersebut ke
pusat jika Pusat membesar-besarkan dana tersebut.
Kata dia (Lukas) 50
miliar hanya cukup untuk membangun jembatan berukuran 500 meter.
Gubernur Papua mengatakan dana Otsus Papua sejak 2002 hingga
saat ini tercatat senilai Rp30 triliun sehingga rata-rata dana yang disalurkan
ke 29 kabupaten sebesar Rp80-90 miliar selama 13 tahun.
Menurut dia, dana itu tentu saja tidak cukup untuk membangun daerah karena harga bahan baku untuk membangun di Papua terlalu mahal. (antarasultra.com)
Menurut dia, dana itu tentu saja tidak cukup untuk membangun daerah karena harga bahan baku untuk membangun di Papua terlalu mahal. (antarasultra.com)
Dari kutipan ini Pak
Lukas menuntut pemerintah pusat jangan melihat dari jumlah dana yang di
berikan, tetapi dari letak geografis, tingkat kebutuhan, dan keterbatasan
prasarana dan sarana dalam proses percepatan penyelenggraan tiap programnya.
Ke empat Menolak membangun smelter di luar Papua
Kita semua tahu beberapa tahun terakhir negeri ini diguncang dengan isu perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Selain itu, pembangunan smelter dari PT. FI yang menurut pemerintah pusat akan di bangun di Jawa Timur. Menanggapi rencana tersebut, Lukas Enembe menolak denang tegas rencana terebut. Menurutnya semelter harus dibangun di Papua. Kekayaan alam Papua harus diprioritaskan untuk membangun Papua.
Menurutnya, semua kekayaan alam, termasuk tambang diperuntukkan
bagi kesejahteraan Papua. Maka itu, Freeport wajib membangun smelter di Papua.
"Kalau tak membangun di Papua, silahkan keluar dari
Papua".(industri.bisnis.com)
Kelima menolak dengan
tegas program transmigrasi ke Papua
Kebijakan ini layak
untuk diapresiasi oleh masyarakat Papua. Sejak gubernur pertama di
Papua sampai saat ini jarang ada gubernur yang seberani Lukas
Enembe. Bagi saya ketegasan Lukas Enembe berangkat dari kecintaannya
terhadap masyarakatnya di Papua.
Terlepas dari pro dan
kontranya kebijakan seorang gubernur. Kelima kebijakan Pak Lukas Enembe di atas
patut untuk dibanggakan. Bagi saya pribadi untuk saat ini Bapak Lukas Enembe dalam
melindungi Orang Asli Papua (OAP) khususnya dari kebijakan pemerintah pusat
yang menomor duakan masyarakat Papua cukup baik. M/N.
ks771 louis vuitton outlet gq169
BalasHapusfy922 replica bags online gx422
BalasHapus